"Untuk UN, kami melakukan kajian internal. Kami akan lihat manfaatnya, karena terbatasnya anggaran. Apalagi tahun depan, banyak program prioritas lainnya," ujar Mendikbud saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa malam.
Pelaksanaan UN dikaji ulang karena saat ini UN tak lagi menjadi penentu kelulusan.
Pada 2016, besarnya anggaran untuk mengadakan dan mendistribusikan naskah UN 2016 ini mencapai Rp94 miliar.
Selain juga diselenggarakan UN Perbaikan bagi anak yang ingin memperbaiki nilai UN.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR menyetujui pagu anggaran Kemdikbud pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp39,823 triliun.
Jumlah tersebut sama persis dengan anggaran yang disampaikan oleh Kemdikbud.
"Di sejumlah kementerian memang terjadi pengurangan anggaran. Tapi khusus untuk pendidikan, karena menjaga konstitusi maka Banggar memutuskan Kemdikbud tidak mengalami pengurangan serupiah pun," kata anggota Komisi X DPR, I Wayan Koster.
Sejumlah pemerhati juga meminta agar pelaksanaan UN Perbaikan juga ditinjau ulang karena dinilai menghamburkan uang.
"Kalau sedang efisiensi, maka program penting yang harus diprioritaskan. UN Perbaikan harus ditinjau ulang, karena program yang mubadzir," kata pemerhati pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Said Hamid Hasan.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 Response to "Mendikbud kaji ulang pelaksanaan Ujian Nasional"
Posting Komentar