Deklarasi antiradikalisme tersebut turut dihadiri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.
"Deklarasi ini merupakan program yang dilakukan pemerintah untuk memelihara kebangsaan," ujar Nasir.
Mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro itu menambahkan perguruan tinggi haruslah menjadi lembaga yang meneladani masyarakat. Perguruan tinggi juga perlu mendukung sepenuhnya kegiatan positif dalam kerukunan hidup bermasyarakat, cinta Tanah Air, wawasan kebangsaan dan kemandirian.
Dalam kesempatan itu, Menristekdikti juga berharap agar perguruan tinggi sanggup menjawab kebutuhan pasar.
"Misalnya kalau di program studi hukum, kita belum ada hukum tata negara, hukum laut dan lain-lain. Maka kalau perjanjian laut, kita kalah terus. Selama ini, kita tidak melihat perubahan negeri yang begitu cepat".
Ketua Kopertis III, Illah Sailah, mengharapkan deklarasi ini tidak sekadar retorika atau seremoni belaka, namun diterapkan di setiap perguruan tinggi.
"Mudah-mudahan bukan sekedar retorika dan seremoni. Tapi bahu-membahu. Mari kita bebaskan kotak-kotak. Kita Indonesia, perguruan tinggi harus menjadi etalase Indonesia. Tidak boleh lagi ada konflik, yayasan dan pengelola," harap Illah.
Illah mengatakan perguruan tinggi di bawah Kopertis III sangat mendukung antiradikalisme dengan cara perbaikan kurikulum, pembimbingan kepada mahasiswa maupun perbaikan dalam manajemen perguruan tinggi.
"Perguruan tinggi harus menjadi lembaga yang meneladani masyarakat, harus menjadi menara air bukan menara gading," cetus Illah.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 Response to "PTS di Jakarta deklarasi antiradikalisme"
Posting Komentar